Permasalahan Sanitasi dan Tantangan Kota Pekanbaru

PENDAHULUAN

Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 632,26 Km2. Jumlah penduduk sekitar 800.000 jiwa (tahun 2008) meningkat dari 586.000 jiwa (tahun 2000). Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4% per tahun. Diproyeksikan jumlah penduduk akan meningkat menjadi 1,1 juta (tahun 2015) dan 1,5 juta (tahun 2026). Kepadatan penduduk yang tertinggi terutama di kecamatan-kecamatan di pusat kota (Pekanbaru Kota dan Sukajadi), dan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk di kawasan pemukiman baru (Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, dll).

Peningkatan penduduk dan pemukiman yang pesat ini membutuhkan dukungan sarana dan prasarana dasar, khususnya air bersih dan sanitasi. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai merupakan suatu prasyarat bagi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kendala dan permasalahan, utamanya disebabkan oleh:

• Perencanaan sanitasi masih relatif parsial dan sektoral, kurang terintegrasi antar subsektor air limbah, persampahan, dan drainase.
• Koordinasi dan kinerja antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan sanitasi masih belum terpadu;
• Tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait sanitasi masih relatif rendah, dan kurang tegasnya sanksi atas pelanggaran tersebut;
• Keterbatasan anggaran dan investasi; sektor sanitasi masih belum menjadi skala prioritas
• Investasi sektor swasta masih terbatas, karena masih dinilai kurang layak
• Partisipasi swasta masih relatif terbatas, karena kurangnya sosialisasi dan edukasi

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru. SSK merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan sanitasi secara terpadu, menyeluruh, dan jangka panjang. SSK merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi kota, strategi, rencana tata ruang, dan program pembangunan Kota Pekanbaru. SSK juga menampung masukan masyarakat yang diperoleh melalui wawancara, rapat & workshop, dan selama pelaksanaan proyek percontohan yang berbasis masyarakat (community-based sanitation).

Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru berisikan visi dan misi sanitasi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan sektor sanitasi (2010 – 2026). Ruang lingkup SSK mencakup sistem pengelolaan air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan, dengan mempertimbangkan aspek teknis dan kualitas pelayanan, pengembangan kelembagaan, penegakan hukum dan peraturan, pengembangan sistem pendanaan, peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

PERMASALAHAN SANITASI KOTA PEKANBARU

Permasalahan dalam pengelolaan sanitasi kota dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu aspek teknis dan tingkat pelayanan, kelembagaan, pendanaan, peraturan dan partisipasi masyarakat.

Permasalahan dalam pengelolaan air limbah domestik (waste water) antara lain adalah:

• Pelayanan air limbah perkotaan melalui sistem perpipaan (off-site system) belum tersedia di Kota Pekanbaru. Saat ini sistem perpipaan skala komunal baru dilaksanakan dalam bentuk Proyek Percontohan di Kelurahan Sukamulya.
• Penduduk kota umumnya menggunakan jamban, baik jamban pribadi maupun umum. Namun demikian masih perlu dikaji / disurvei lebih lanjut mengenai tingkat keamanannya terhadap air tanah, kesehatan dan lingkungan.
• Sebagian besar fasilitas pengolahan air limbah setempat (on-site system) masih belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan, baik dari segi mutu bahan, tingkat kebocoran, dll.
• Masih rendahnya skala prioritas penanganan air limbah domestik, dan masih terbatasnya anggaran yang tersedia.
• Pembuangan air limbah rumah tangga, terutama air bekas cuci dan dapur, masih menyatu dengan saluran / drainase air hujan.

Permasalahan dalam pengelolaan persampahan:

• Sampah organik dan non-organik masih dibuang dalam satu tempat. Pelaksanaan program pemilahan sampah masih belum memberikan hasil yang memuaskan.
• Produksi sampah masih lebih besar daripada sampah yang terangkut. Program 3R merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.
• Jarak angkut yang relatif jauh ke lokasi TPA Muara Fajar (sekitar 20 Km)
• Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap iuran dan waktu (timing) pembuangan sampah, serta masih perlunya penegakan larangan pembuangan sampah sembarangan (ke saluran air, tanah kosong atau sungai).

Permasalahan dalam pengendalian banjir dan genangan:

• Masih banyaknya wilayah genangan air
• Banjir tahunan masih terus terjadi terutama di daerah pinggiran Sungai Siak dan anak-anak sungainya
• Drainase yang ada masih belum berfungsi secara optimal
• Semakin berkurangnya areal hijau yang berfungsi sebagai peresapan air. Sosialisasi dan implementasi pembuatan sumur resapan, lubang biopori, dll perlu lebih diintensiftkan.

Permasalahan tata kelola sanitasi, kelembagaan dan SDM:

• Belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang di perlukan dalam pengelolaan Sanitasi, khususnya untuk sistem air limbah domestik
• Belum terpisahnya fungsi regulator dan operator dalam pengelolaan sanitasi
• Kapasitas sumber daya manusia yang terkait dalam pengelolaan sanitasi masih terbatas

Permasalahan kelangkaan dana serta tingginya biaya pembangunan dan O&M:

• Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sanitasi (air limbah, drainase dan persampahan) mengalami kesulitan dalam masalah pendanaan untuk pengembangan, baik dalam operasional dan pemeliharaan diantaranya disebabkan oleh rendahnya tarif layanan serta tingginya biaya investasi dalam penyelenggaraan terutama dalam sistem air limbah
• Kurang tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi di bidang Air Limbah permukiman karena rendahnya tingkat pemulihan biaya investasi (cost recovery)
• Rendahnya alokasi pendanaan dari pemerintah untuk investasi pengembangan air limbah, khususnya untuk pembangunan sistem perpipaan (off-site).
• Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat dan sumber-sumber lainnya seperti meso-financing.
• Masih kurang memanfaatkan pinjaman atau bantuan luar negeri untuk membiayai sektor sanitasi; salah satu faktor penuyebabnya adalah banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota untuk memperoleh bantuan tersebut..

Permasalahan peran-serta masyarakat dalam pengelolaan sanitasi:

• Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan Sanitasi (air Limbah, drainase, persampahan dan sebagainya
• Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem air limbah domestik yang berbasis masyarakat
• Kurang memadainya sosialisasi, informasi dan edukasi mengenal pentingnya pengelolaan air limbah domestik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah atau bertempat tinggal di kawasan padat, kumuh, dan rawan banjir.
• Rendahnya koordinasi antar Instansi terkait dalam menggerakkan peran dan partisipasi masyarakat
• Masih rendahnya kesadaran masyarkat dalam pemeliharaan saluran drainase dan sarana TPS yang tersedia maupun yang akan disediakan.

TANTANGAN SANITASI KOTA PEKANBARU TAHUN 2010 - 2026

Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah dan masyarakat Kota Pekanbaru di sektor sanitasi di antaranya adalah:

1. Pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi. Tahun 2008 jumlah penduduk Kota Pekanbaru sebesar 800.000 jiwa dan pada tahun 2026 diperkirakan akan meningkat menjadi 1,5 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk yang relatif besar ini tentunya harus diikuiti dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk di dalamnya sanitasi.
2. Saat ini cakupan dan tingkat pelayanan sanitasi masih rendah. Hal ini merupakan faktor penyebab masih tingginya angka penyakit terkait air (waterborne disease), dan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan permukiman, kualitas air tanah dan air permukaan sebagai sumber air baku untuk air minum. DI masa mendatang, adalah bagaimana mengejar ketertinggalan yang ada dan sekaligus memenuhi kebutuhan baru sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk.
3. Adanya target-target jangka menengah dan panjang yang harus dicapai oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, utamanya :

• Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), yaitu tidak adanya lagi pembuangan tinja secara terbuka (open defecation free)
• Target Millenium Development Goals (MDG’S) yaitu terlayaninya 50% masyarakat yang belum mendapatkan akses air limbah sampai dengan tahun 2015
• Percepatan pembangunan sektor sanitasi menuntut ketersedian pendanaan yang memadai di tengah keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah. Oleh sebab itu perlu dikembangkan alternatif pendanaan lainnya, seperti meso-financing, kerjasama dengan lembaga-lembaga donor luar negeri, dan kerjasama dengan dunia usaha.
• Percepatan pembangunan sektor sanitasi juga harus didukung oleh tata kelola sanitasi yang baik, efisien dan efektif, da
• Tuntutan pembangunan yang berkelanjutan, teknologi yang tepat guna dan aman bagi lingkungan.