Program Pembangunan Sanitasi Kota Pekanbaru

LATAR BELAKANG

Situasi Sanitasi di Indonesia

Saat ini masalah sanitasi masih belum dijadikan prioritas pembangunan oleh para pengambil keputusan. Hal ini tampak dari minimnya alokasi anggaran untuk sektor tersebut. Hal ini menyebabkan sektor sanitasi di Indonesia sampai sekarang masih terhitung buruk. Tahun 2002, anggaran sanitasi hanya 1,8% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara rata-rata APBD Propinsi 3,3% dan APBD Kabupaten/Kota 5,7%. Pemerintah masih menganggap masalah sanitasi adalah tanggung jawab individu bukan investasi publik.

BAPPENAS memperkirakan hanya 10 Kota yang memiliki fasilitas air limbah terpusat, 62,29% penduduk Kota dan 24,37% di desa membuang tinja ke jamban dengan septiktank. Tahun 2004, 41,25% penduduk di Kota dan 1,49% di desa sampahnya diangkut oleh petugas. Rumah tangga dengan drainase lancar 57,18%. Hal ini menyebabkan sering ada kejadian luar biasa penyakit, seperti diare dan sering terjadi banjir.

Departemen Pekerjaan Umum memperkirakan sekitar 22% penduduk Indonesia belum mempunyai jamban. Penggunaan sarana pengolah limbah tinja dengan septiktank juga rendah, hanya 40% di perkotaan dan 20% di perdesaan. Selain itu Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di berbagai Kota banyak yang tidak berfungsi. Beberapa hal yang menjadi penyebab utamanya adalah:

• Akses dan kualitas pengelolaan yang rendah
• Kelembagaan yang belum efektif
• Belum lengkapnya perundang-undangan yang ada
• Terbatasnya kapasitas pendanaan pembangunan di daerah
• Masih rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan
• Masih rendahnya minat swasta untuk berinvestasi di sektor sanitasi

Berdasarkan prediksi Departemen Pekerjaan Umum diperkirakan Indonesia memproduksi sekitar 5,6 juta ton tinja per hari yang sebagian besar pembuangannya masih dilakukan ke sungai atau mempergunakan sumur galian yang tidak memenuhi persyaratan sehingga mencemari air tanah yang mengakibatkan 13 ribu balita terkena diare setiap harinya. Cara pembuangan yang salah ini telah menyebabkan pencemaran air tanah telah berada di ambang kritis, khususnya di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Situasi Sanitasi di Kota Pekanbaru

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2000 sebesar 586.223 jiwa dan pada tahun 2005 telah meningkat menjadi sebesar 716.492 jiwa, atau rata-rata meningkat sebesar 4,10% pertahun. Lonjakan perkembangan penduduk yang relatif besar terjadi pada periode tahun 2001 – 2004 yaitu antara 4 – 5% per tahun. Perkembangan penduduk ini membawa dampak serius pada meningkatnya kebutuhan akan pelayanan air bersih dan sanitasi yang mencukupi, berkualitas dan berkesinambungan.

Saat ini Kota Pekanbaru belum memiliki fasilitas air limbah terpusat (off-site), semuanya masih bersifat on-site. Sebagian besar penduduk Kota menggunakan jamban pribadi, dan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan jamban bersama dan jamban umum. Untuk pengangkutan air limbah menggunakan truk yang dikelola oleh Dinas Kebersihan bersama-sama dengan Perusahaan Daerah dan pihak swasta. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) saat ini sudah selesai diperbaiki dan akan segera diserah-terimakan dengan Pemko Pekanbaru.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru memperkirakan produksi sampah sekitar 459 ton per hari, namun yang dapat terangkut hanya sekitar 160 ton per hari. Tingkat pelayanan sampah baru mencapai 36%. Beberapa faktor yang menjadi penyebab adalah keterbatasan SDM dan peralatan, teknis operasional yang masih tradisional mengikuti perilaku masyarakat, dan keterbatasan dana.

Kondisi sanitasi dan lingkungan yang buruk merupakan salah satu pemicu meningkatnya jumlah penderita diare, demam berdarah, dan malaria. Hal ini tentunya akan semakin membebani masyarakat, khususnya mereka yang tinggal pada perumahan yang padat dan tanpa sarana sanitasi yang memadai, dan mereka umumnya berpendapatan rendah.

Di sisi lain kondisi saluran drainase yang kurang baik merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir dan genangan di Kota Pekanbaru. Kondisi ini dikhawatirkan semakin memburuk karena banyaknya saluran yang rusak dan kurang berfungsi, menumpuknya sampah di saluran drainase, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran dan lingkungan pemukiman mereka.

Program Pengembangan Sanitasi Terpadu

Penanganan masalah sanitasi saat ini diakui masih jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan prasarana dan sarana lainnya, seperti air bersih, pelistrikan, jaringan jalan, atau telekomunikasi. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, sekaligus untuk memberikan pelayanan air bersih dan sanitasi yang baik kepada penduduk Kota dan desa sebagaimana yang telah ditentukan dalam MDG (millenium development goals) dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJP dan RPJM) maka dibutuhkan suatu strategi dan perencanaan yang komprehensif dan operasional, baik di tingkat pusat, propinsi maupun Kota.

Saat ini BAPPENAS sedang mengembangkan strategi nasional dan program sanitasi (Indonesian Sanitation Sector Development Program, ISSDP) di 6 Kota, yaitu Payakumbuh, Jambi, Surakarta, Denpasar, Banjarmasin, dan Blitar. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan di antaranya pemetaan sanitasi (mapping), diskusi dengan pemerintah dan warga setempat, pengembangan kelembagaan sanitasi (Pokja), penyusunan Buku Putih Sanitasi (white book), penyusunan strategi sanitasi,

Beberapa program pengembangan sanitasi lainnya di antaranya yang saat ini sedang berlangsung di antaranya PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), SANIMAS, dll. Pelaksanaan program juga memperoleh bantuan dari sejumlah lembaga dan donor internasional seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), USAID, Pemerintah Belanda, dll.

Dengan adanya berbagai program tersebut di atas diharapkan kondisi sanitasi di sejumlah Kota di Indonesia akan semakin baik, minimal dapat memenuhi target yang telah ditetapkan:

• Menurunkan sampai separuh proporsi masyarakat miskin yang tidak terlayani sanitasi pada tahun 2015 (MDG).
• Menghilangkan kebiasaan mberhentikan buang air besar (BAB) ditempat terbuka pada akhir tahun 2014..
• Menurunkan sampai dengan 50% polusi air permukaan yang diakibatkan oleh limbah manusia pada tahun 2009, dan meningkatkan penggunaan IPAL dan IPLT minimal sampai dengan 60% dari kapasitas (Rencana Aksi Nasional).

PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI KOTA PEKANBARU

Tujuan dan Sasaran Program

Tujuan Program Pengembangan Sanitasi Kota ini adalah untuk meningkatkan kualitas, dan kontinuitas dan tingkat pelayanan sanitasi dan kesehatan lingkungan pemukiman secara bertahap.

Sasaran program adalah:

• Melakukan identifikasi kondisi dan permasalahan sanitasi kota
• Menyusun Strategi Sanitasi Kota Pekanbaru
• Menyusun Rencana Sanitasi Kota Pekanbaru
• Melaksanakan proyek percontohan sanitasi (pilot project)
• Melaksanakan pengembangan kelembagaan.
• Melaksanakan kampanye publik tentang sanitasi.

Kelompok sasaran dari proyek sanitasi ini adalah masyarakat berpendapatan rendah dan yang bertempat tinggal di kawasan padat dan kumuh, dan mempunyai kondisi sanitasi dan kesehatan lingkungan yang buruk.

Program sanitasi di Kota Pekanbaru diprioritaskan pada perbaikan dan pengembangan:

• Sistem pengelolaan air limbah domestik atau rumah tangga dengan tujuan utama untuk mengurangi kebiasaan BAB di sembarang tempat, perbaikan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan perumahan baik sistem on-site (setempat) mapun off-site (IPAL komunal atau perpipaan).
• Sistem pengelolaan persampahan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pengurangan timbulan sampah (reduce), pemilhan sampah di rumah tangga dan / atau di TPS, pemanfaatkan kembali dan daur ulang sampah (reuse & recycle), serta perbaikan sarana dan prasarana persampahan (TPS, armada angkutan, dll)
• Sistem drainase lingkungan dengan tujuan menghindari terjadinya pendangkalan dan pencemaran air di saluran / sungai melalui kegiatan pembersihan saluran (cleaning), perbaikan sistem drainase, dll.
• Perbaikan sistem tata kelola sanitasi yang meliputi peningkatan kemampuan kelembagaan sanitasi, penegakan peraturan / hukum yang berlaku, pendanaan yang memadai, dan pengembangan sistem informasi.
• Peningkatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye publik.

PELAKSANAAN PROGRAM SANITASI KOTA

Pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan secara bertahap, yaitu:

• Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota yang terdiri dari berbagai dinas / instansi yang terkait dengan kegiatan sanitasi. POKJA Sanitasi ini ditetapkan melalui SK Walikota, dan diharapkan dapat menjadi mitra selama pelaksanaan Program Pembangunan Sanitasi Kota (tahun 2007 – 2009). Tim Pokja Sanitasi yang terdiri dari sejumlah dinas/instansi yang terkait dengan kegiatan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan sanitasi, seperti BAPPEDA, Kantor Lingkungan Hidup (dulu BAPEDALDA), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Selama proses penyusunan SSK dan RSK, Tim Konsultan akan bekerja sama dengan Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja).
• Melakukan identifikasi kondisi dan permasalahan sanitasi dari berbagai aspek (teknis, kelembagaan, peraturan, pendanaan dan partisipasi masyarakat) Hasil identifikasi ini kemudian menjadi dasar bagi penyusunan draft Strategi Sanitasi Kota.
• Mengembangkan berbagai opsi (pilihan) perbaikan sarana dan prasarana sanitasi kota yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa ujicoba atau Proyek Percontohan. Hasil yang diperoleh dari ujicoba ini merupakan masukan bagi SSK dan RSK.
• Menyusun menyusun "draft" Strategi Sanitasi Kota (SSK) sebagai arahan pengembangan, kebijakn dan strategi sanitasi, serta program-program pembangunan.
• Menyusun "draft" Rencana Sanitasi Kota (RSK) sebagai tindak-lanjut dari SSK yang telah disusun, khususnya di bidang pengelolaan air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan
• Workshop Sanitasi Kota sebagai forum diskusi dan pembahasan SSK dan RSK. Dari hasil workshop tersebut kemudian akan dilakukan penyempurnaan SSK dan RSK. Tahap kedua pelaksanaan ujicoba (pilot project)
• Penyempurnaan dan finalisasi SSK dan RSK

Tahap selanjutnya adalah implementasi SSK dan RSK di seluruh wilayah kota secara bertahap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bersama-sama dengan masyarakat setempat, tentunya dengan dukungan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan di seluruh wilayah Kota

PENYUSUNAN STRATEGI SANITASI KOTA PEKANBARU

Kegiatan penyusunan draft Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Rencana Sanitasi Kota (RSK) beserta dokumen pendukungnya ini mencakup:

• Survei dan identifikasi permasalahan sanitasi yang mencakup survei instansi, survei fisik dan prasarana sanitasi, survei sosial dan ekonomi. Selain itu juga diadakan wawanara dan diskusi dengan pimpinan dinas/instansi terkait, pemuka masyarakat, dan dunia usaha.
• Penyusunan Buku Kondisi dan Situasi Permasalahan Sanitasi Kota Pekanbaru (White Book). White Book ini mengkaji aspek kebijakan pembangunan Kota, kondisi fisik dan lingkungan, kondisi sosial dan ekonomi, kondisi sarana dan prasarana sanitasi (persampahan, air limbah, drainase), dan sistem tata kelola sanitasi.. dan air bersih.
• Penyusunan sStrategi dan rRencana pengembangan sSanitasi kKota yang mencakup rencana pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan. Juga rencana pengembangan masyarakat dan tata kelola sanitasi di Kota Pekanbaru., kampanye publik, dan pengembangan kelembagaan, serta proyeksi kebutuhan biaya pembangunan.
• Dokumentasi Pilot Project, mencakup pengalaman dan pelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan proyek-proyek percontohan (lesson learn) yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan lebih lanjut.
• Dokumentasi Pedoman, Petunjuk Teknis dan Standar Sanitasi mencakup referensi untuk perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi, baik yang dilakukan oleh dinas / instansi maupun masyarakat

Pemilihan lokasi proyek percontohan (pilot project) yang didasarkan pada hasil pengamatan lapangan, studi data sekunder, dll. Proses pemilihan menggunakan pendekatan MCA (multi criteria analysis), dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti : kepadatan penduduk, kondisi sosial dan ekonomi, kondisi sanitasi setempat, tingkat partisipasi masyarakat, dll. Pilot project ini pada dasarnya untuk menguji (testing) dari komponen fisik pada kawasan terbatas.

Berdasarkan pengalaman dari Pilot Project serta masukan-masukan yang diperoleh selama pelaksanaan proyek tersebut, kemudian disiapkan beberapa rekomendasi untuk penyempurnaan disain teknis agar lebih baik dan operasional. Hal ini merupakan masukan bagi penyempurnaan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Rencana Sanitasi Kota (RSK) untuk Kota Pekanbaru.

Beberapa kegiatan yang dilakukan selama proses penyusunan SSK dan RSK di antaranya:

• Rapat POKJA secara reguler (2 mingguan) yang dilakukan sejak awal proyek dan rapat-rapat insidensil tergantung pada kebutuhan.
• Membentuk Tim Pokja Sanitasi yang terdiri dari sejumlah dinas/instansi yang terkait dengan kegiatan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan sanitasi, seperti BAPPEDA, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota. Selama proses penyusunan SSK dan RSK, Tim Konsultan akan bekerja sama dengan Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja).
• Selama proses ini juga akan dilakukan sejumlah Workshop (Lokakarya) yang melibatkan berbagai dinas/instanasi untuk membahas hasil studi yang telah dihasilkan oleh Tim.
• Guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan perumahan, maka dalam proyek ini juga akan diadakan kampanye publik sanitasi.